- Warta Ekonomi,quickq官网充值入口 Jakarta -
Menyikapi dinamika menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, termasuk PT Pertamina (Persero), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan sikap.
FSPPB tegas menyerukan agar setiap proses pengambilan keputusan, termasuk pengangkatan Direksi dan Komisaris, sepenuhnya terbebas dari kepentingan politik praktis dan kelompok tertentu yang tidak berpihak pada kepentingan nasional.
Presiden FSPPB menyatakan bahwa Pertamina merupakan perusahaan strategis negara yang bergerak di sektor energi, sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan termasuk dalam cabang produksi penting bagi negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, FSPPB menegaskan bahwa kendali atas arah dan kepemimpinan perusahaan ini seharusnya berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara.
"FSPPB memandang bahwa pengelolaan Pertamina harus mencerminkan kedaulatan energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pengangkatan Direksi dan Komisaris bukan sekadar prosedural, namun strategis bagi keberlangsungan bangsa, sehingga semestinya menjadi kewenangan penuh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," tegas Presiden FSPPB.
FSPPB sebagai organisasi pekerja yang sah dan konstitusional di lingkungan Pertamina, akan terus mengawal eksistensi dan keberlanjutan perusahaan demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.
FSPPB juga kembali mendorong pemerintah untuk menata ulang struktur holding BUMN energi, serta mengembalikan Pertamina sebagai perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir di bawah kendali langsung negara.
Langkah ini diyakini tidak hanya akan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga mampu meringankan beban rakyat dengan menyediakan energi yang relatif lebih murah dan terjangkau, baik untuk masyarakat umum, pelaku usaha, sektor transportasi, maupun efisiensi belanja pemerintah di sektor energi.
"Kedaulatan energi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Maka pengelolaan energi tidak boleh tunduk pada mekanisme pasar semata atau intervensi kepentingan jangka pendek, melainkan harus berlandaskan pada konstitusi dan semangat Pancasila," lanjutnya.
FSPPB menegaskan komitmennya untuk terus berjuang bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga aset strategis negara dan mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan: kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
顶: 7踩: 1
FSPPB Ingatkan Pentingnya Independensi RUPS dan Dorong Kedaulatan Energi Nasional
人参与 | 时间:2025-06-06 22:36:47
相关文章
- Premier Li Qiang Tiba di Tanah Air, Pemerintah Siap Perkuat Hubungan Ekonomi Indonesia
- Enam Bulan Jadi Presiden, Prabowo Klaim Selamatkan Ratusan Triliun Uang Rakyat
- Enam Bulan Jadi Presiden, Prabowo Klaim Selamatkan Ratusan Triliun Uang Rakyat
- Menko Airlangga: Presiden Prabowo Ingin Masyarakat Manfaatkan Fasilitas Perbankan
- Mending Bawa Payung dari Rumah, Hari ini Jakarta Diprediksi Hujan
- Trump: Saya Menggunakan Perdagangan untuk Selesaikan Masalah
- 5 Manfaat Menakjubkan Makan Nanas dan Efek Sampingnya
- Apa yang Terjadi Jika Minum Kopi Sebelum Makan?
- Minum Kopi bikin Otak tajam, Tapi Apa Cukup untuk Obat Pikun?
- P2G: Kasus Sanksi Disertasi Bahlil Memalukan, UI Kehilangan Independensinya
评论专区