JAKARTA,“quickq” DISWAY.ID--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam aset dari dalam kasus pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggeledahan berlangsung pada 12-15 Mei 2025 yang dilakukan disejumlah lokasi di Jawa Timur.

BACA JUGA:Jadi Saksi Sidang, Penyelidik KPK Yakin Hasto Aktor Intelektual

BACA JUGA:Penyidik KPK Akui Tak Ada Bukti Langsung Hasto Perintahkan Harun Masiku untuk Kabur

"KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan terhadap 3 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota  Surabaya, 1 unit apartemen yang berlokasi di Kota Malang, 

“1 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo dan 1 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 16 Mei 2025. 

Budi menjelaskan bahwa keseluruhan asset yang disita tersebut saat ini ditafsir bernilai Rp 9 miliar. Adapun, penyitaan dilakukan karena diduga asset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara tersebut di atas.

BACA JUGA:Saat Jadi Saksi Kasus Hasto, Penyidik KPK Klaim Tahu Posisi Keberadaan Harun Masiku

BACA JUGA:Tim Kuasa Hukum Hasto Protes Jaksa Hadirkan Saksi Penyelidik KPK Arif Budi Raharjo

"KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu, 16 April 2025, penyidik KPK menggeledah tiga rumah pribadi di Jawa Timur. Namun, KPK tidak membuka kepemilikan dari rumah-rumah yang digeledah tersebut.

“Untuk hari ini ada pengeledahan di tiga lokasi. Tiga-tiganya merupakan rumah pribadi,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu, 16 April 2025.

Dalam hal ini, Tessa menjelaskan bahwa penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dari upaya paksa tersebut.

BACA JUGA:Pramono Buka Suara soal Sekda Marullah Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme

• 1
• 2
• »

• ·Serius Akan Basmi Premanisme Berkedok Ormas, Terminal Sampai Parkir Liar Akan Diawasi
• ·Bernilai USD 600 Juta, Bahlil Sebut Forel dan Terubuk Proyek Migas Asli Indonesia
• ·Resep Panjang Umur dan Bahagia, Hindari 8 Makanan Ini di Usia 50 Tahun
• ·Dermies Max by ERHA Salurkan Keuntungan Perusahaan untuk Beasiswa Masyarakat Marjinal
• ·BNN Gandeng Bobon Santoso Masak Dan Makan Besar 1.200 Potong Ayam
• ·Roy Suryo Tantang Logika Hukum di Kasus Ijazah Jokowi: Dulu Saya yang Bikin Rancangan UU
• ·Ini 5 Waktu Terbaik Minum Air Kelapa, Manfaatnya Jadi Maksimal
• ·Kilang Pertamina Pastikan Produksi Avtur untuk Musim Haji Aman
• ·Putusan Bebas untuk Alex Denni Jadi Momentum Evaluasi Sistem Peradilan
• ·Jangan Asal Pamer Boarding Pass Pesawat, Ada 5 Bahaya yang Mengintai
• ·Segera Menuju Swiss, Inilah Sejumlah Topik Utama Negosiasi Dagang China
• ·Jadi Saksi Sidang, Penyelidik KPK Yakin Hasto Aktor Intelektual
• ·Pengacara Pelaku Pelecehan Layangkan Somasi, SMK Waskito Serahkan Proses Hukum ke Polisi
• ·Judol Makin Menjamur, Komdigi Ungkap Penyebabnya
• ·Korea Selatan Sebut Tak Mudah Membujuk Trump, Beragam Isu Dibawa
• ·Preman Berkedok Ormas Peras Pedagang Teh Solo di Ciledug, Minta Uang Pembinaan Rp700 Ribu