Pemerintah menyiapkan enam paket stimulus ekonomi berbasis konsumsi domestik yang akan diluncurkan pada 5 Juni 2025. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen pada kuartal II, terutama selama masa libur sekolah Juni–Juli 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah ini krusial untuk menggantikan momentum konsumsi pasca perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program... untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," ujar Airlangga.

Baca Juga: Paket Stimulus Ekonomi Kuartal II Segera Digulirkan Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Paket stimulus pertama adalah diskon transportasi, yang mencakup tiket kereta api, pesawat, dan tarif angkutan laut. Stimulus kedua berupa potongan tarif tol yang ditargetkan menyasar sekitar 110 juta pengendara sepanjang Juni–Juli 2025.

Selanjutnya, stimulus ketiga adalah diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga berdaya listrik di bawah 1.300 VA. Stimulus keempat menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan tersebut.

Baca Juga: Djaka Budi Utama Jadi Dirjen Bea Cukai, Airlangga Pastikan Bukan Prajurit Aktif

Stimulus kelima menyasar pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta serta guru honorer melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU). Sedangkan stimulus keenam memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

Pemerintah juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna meningkatkan mobilitas masyarakat di dalam negeri selama libur sekolah.

Airlangga menegaskan pentingnya sinergi antar Kementerian dan Lembaga agar pelaksanaan program tepat waktu dan berdampak nyata. "Sinergi antar Kementerian/Lembaga harus terus diperkuat agar program-program stimulus tersebut bisa terlaksana tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," tegasnya.